Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Hadi Tjahjanto bersama dengan Direktur Penunjang Bisnis Pertamina Dedi Sunardi saat audiensi sertifikasi aset Pertamina di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (6/9/2022).
Pertamina Dukung Kementerian ATR/BPN Percepat Sertifikasi Aset Milik Pertamina
JAKARTA - Upaya Pertamina menginventarisasi seluruh asetnya yang belum bersertifikat disambut baik oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (Persero), Dedi Sunardi menjelaskan bahwa program sertifikasi PT Pertamina (Persero) tahun 2022 sebanyak 651,9 hektare atau 86,2% masih dalam proses pengerjaan.
"Untuk itu, kami memohon kepada Kementerian ATR/BPN mempercepat proses sertifikasi aset milik Pertamina," ujar Dedi saat beraudiensi dengan Menteri Hadi di ruang rapat Menteri ATR/Kepala BPN, Kantor Kementerian ATR/BPN, pada Selasa, 6 September 2022.
Menanggapi pembahasan terkait permohonan dukungan atas sertifikasi aset Pertamina tersebut, Hadi menyampaikan pihaknya akan siap membantu. Dengan catatan, Pertamina dapat mengelola dengan baik aset tersebut.
“Melalui pertemuan ini, kami menjadi tahu permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pertamina. Kami akan segera menindaklanjuti untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,” jelas Hadi.
Untuk mendukung percepatan sertifikasi aset milik Pertamina, Hadi menyatakan diperlukan kerja sama yang baik kedua belah pihak. Pertamina bisa mendukung dengan menginventarisasi seluruh asetnya yang belum bersertifikat.
"Dengan demikian, bisa lebih cepat proses serifikasi tanah milik Pertamina," ucapnya.
Hadi juga mengharapkan komitmen dari jajarannya agar dapat menyelesaikan permasalahan pertanahan yang dihadapi Pertamina.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir Senior Vice President Asset Management Pertamina Yanuar Budi Hartanto, Vice President Asset Optimization and Development Pertamina Noviandri, dan Corporate Secretary Pertamina Brahmantya Setyamurti. Sedangkan dari Kementerian ATR/BPN hadir juga Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Suyus Windayana, Juru Bicara Kementerian ATR/BPN T. Hari Prihatono, serta Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), R.B. Agus Widjayanto.*HM