MEDIA PERTAMINA
| Edisi No. : 30 / XLVI / 26 JULI 2010 | Maju Terus Pertamina |
| Jakarta, Senin, 26 Juli 2010 (08:54) | |
|
Persoalan konversi minyak tanah ke Elpiji 3 kilogram menyisakan
pekerjaan rumah yang tidak sederhana, baik buat Pemerintah, terutama Tim
Nasional LPG yang dibentuk akhir Mei 2010 lalu, maupun komponen masyarakat pengguna,
bahkan masyarakat pers. Berbagai kecelakaan pengguna Elpiji 3 kilogram tak bisa
dibiarkan terus terjadi. Itu sudah kita sepakati, dan tak ada yang setuju itu
terus terjadi. Bahwa persoalan ini adalah tanggung jawab banyak pihak sesuai proporsi tugas yang sebelumnya dibebankan kepada parapihak, maka kita tetap berpegang pada sisi ini. Dalam Tim Nasional parapihak yang terdiri atas Menko Kesra, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Standar Nasional (BSN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Peranan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP & PA), Dirjen ESDM, dan Pertamina, semua memiliki tugasnya masing-masing. Tugas Pertamina dalam program penjualan aksesoris Elpiji 3 kilogram berstandar yang ditangani Tim Nasional LPG adalah mendukung penjualan dengan memanfaatkan agen Elpiji Pertamina. Adapun yang bertanggung jawab terhadap pengadaan aksesoris seperti selang dan regulator berstandar terakhir ini adalah Kementerian Perindustrian. Namun tak pelak beberapa teman pers menanyakan juga soal itu ke Pertamina, mengapa pelaksanaaan penjualan aksesoris belum berjalan? Mengapa Pertamina tidak tegas kepada Kementerian Perindustrian agar segera menyediakan aksesoris untuk kemudian dijual oleh agen Pertamina? Pertanyaan yang mewakili sebagian masyarakat. Kekeliruan persepsi ini sangat rentan berkembang seperti bola liar, kalau semua pihak tidak menempatkan diri pada tugasnya masing-masing sesuai target bersama. Pertamina tidak dalam kapasitas menegur anggota lain dalam Tim Nasional LPG. Karena di situ ada koordinator Tim, yaitu Menko Kesra dengan segala kewenangannya. Pengumuman kepada masyarakat melalui media, bahwa bakal ada penjualan aksesoris berstandar, melahirkan konsekuensi bertanya-tanyanya masyarakat dan media massa. Tersendatnya program ini mengkhawatirkan, belajar dari kasuskasus sebelumnya, posisi Pertamina cenderung disalahkan sendirian oleh satu-dua pihak, termasuk protes sebuah LSM ke Komnas HAM yang terkesan hanya menyalahkan Pertamina di balik semua kasus kecelakaan. Mengapa harus Pertamina saja yang disalahkan? Program ini adalah program besar Pemerintah yang harus dijaga semua pihak terkait, sehingga terjaga efektivitasnya.Pertamina sejak awal telah berhasil melaksanakan konversi hingga membuahkan hasil maksimal. Sekarang tinggal kita melanjutkan. | |
