-
Profil Pertamina
-
Profil Pertamina
PERTAMINA adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki Pemerintah Indonesia (National Oil Company), yang berdiri sejak tanggal 10 Desember 1957 dengan nama PT PERMINA. Pada tahun 1961 perusahaan ini berganti nama menjadi PN PERMINA dan setelah merger dengan PN PERTAMIN di tahun 1968 namanya berubah menjadi PN PERTAMINA. Dengan bergulirnya Undang Undang No. 8 Tahun 1971 sebutan perusahaan menjadi PERTAMINA.
-
Komitment Perusahaan
-
Jaringan
Provides information of PERTAMINA
- Karir
Kesempatan untuk berkembang di Pertamina sangat terbuka luas karenakami memiliki bisnis dari hulu sampai ke hilir, mulai dari Eksplorasi& Produksi, Pengolahan, Distribusi hingga Pemasaranproduk-produknya, serta panas bumi.
-
Profil Pertamina
- Bisnis Pertamina
-
Bisnis Pertamina
Kegiatan PERTAMINA dalam menyelenggarakan usaha di bidang energi dan petrokimia, terbagi ke dalam dua sector, yaitu Hulu dan Hilir, serta ditunjang oleh kegiatan Anak-Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan.
-
Hulu
Kegiatan Direktorat Hulu Pertamina mencakup bidang-bidang eksplorasi, produksi, serta transmisi minyak dan gas. Aktivitas lainnya terdiri atas pengusahaan energi Coal Bed Methane (CBM) dan panasbumi.
-
Hilir
Usaha Hilir PT Pertamina (Persero) terdiri dari :
- Produk Kami
- Industry Marine
- Pengumuman
-
Bisnis Pertamina
- Berita Pertamina
- Hubungan Investor
- Tanggung Jawab Sosial
- K3LL
Pertamina Investasikan US$1,96 Miliar Untuk Infrastruktur Diversifikasi Energi
27 Januari 2012
14:30 WIB
JAKARTA, PT Pertamina (Persero) siap menginvestasikan US$1,96 miliar untuk membangun infrastruktur pemenuhan pasokan kebutuhan gas bumi bagi pembangkit listrik PLN dan industri dalam negeri hingga 2014.Investasi infrastruktur energi ini sebagai dukungan kepada master plan Indonesia dalam diversifikasi energi, peningkatan industri hilir gas dan pengurangan subsidi energi di Indonesia.
Investasi tersebut ditanamkan untuk pembangunan pipa dan onshore receiving facilities Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) Jawa Barat sebesar US$30 juta, rencana FSRU Jawa Tengah dan jaringan pipa Gresik-Semarang-Cirebon dengan nilai total sekitar US$ 1,15 miliar, Regasifikasi Arun dan pemipaan Lhok Sukhon - Medan sebesar US$ 380 juta, dan US$ 400 juta untuk pembangunan mini LNG Receiving Terminal bersama PLN di Tanjung Batu, Batakan, Balikpapan, Semberah, Bali, Pomala, Jeneponto, Tello, Minahasa dan Halmahera.
Rencana-rencana Pertamina dalam mengembangkan infrastruktur gas bumi disesuaikan dengan kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Kepmen No.0225.K/11/MEM/2010 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional 2010-2025 dan Perpres No.5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional di mana pemanfaatan gas bumi, yang sangat besar cadangannya di Tanah Air, diharapkan memiliki porsi lebih dari 30% menggantikan minyak pada 2025.
Penyediaan infrastruktur gas bumi tersebut juga sejalan dengan Perpres No.32/2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Nasional 2011-2025. Dengan MP3EI diharapkan muncul dan tumbuh berkembang industri-industri baru di Tanah Air, yang hal itu dipastikan akan sangat memerlukan dukungan infrastruktur, termasuk energi gas bumi.
Dalam upaya merealisasikan proyek-proyek infrastruktur itu, Pertamina selalu melibatkan pemangku kepentingan terkait, baik pemerintah maupun Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, konsumen dan produsen. Pertamina melalui agenda-agenda pembahasannya, telah mendapatkan dukungan penuh dari penentu kebijakan (Pemerintah dan BPMigas) untuk melanjutkan rencana-rencana proyek pembangunan infrastruktur gas bumi, terutama untuk revitalisasi aset Arun dan FSRU Jawa Tengah.
"Pertamina tentu saja tidak bisa maju sendiri tanpa dukungan dari Pemerintah dan juga BPMigas dalam hal kepastian pasokan LNG. Dalam pertemuan tingkat tinggi di antara pejabat tertinggi instansi terkait, Pertamina telah mendapatkan dukungan dan tinggal menunggu realisasi dukungan itu karena hal yang belum diperoleh untuk kepastian investasi justru mengenai alokasi pasokan LNG. Pertamina telah meminta kepada Pemerintah dan BPMigas, serta produsen untuk bisa mendapatkan kepastian alokasi pasokan LNG," kata Vice President Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun.
Terkait dengan keekonomian gas bumi, harga yang masih bisa diterima konsumen domestik saat ini adalah sekitar US$9 per juta Btu, atau hampir tiga kali lipat dari harga LNG Tangguh yang diekspor dengan hanya US$3,35 per juta Btu. Dengan harga yang jauh lebih baik ini tentu akan memberikan keekonomian proyek hulu yang lebih baik, meningkatkan pendapatan negara dan menghindari potensi kerugian negara seperti ekspor LNG ke Fujian.
Bisnis gas bumi memiliki karakter supply driven yang berarti pertumbuhan konsumsinya sangat dipengaruhi oleh kepastian pasokan yang menjadi modal awal untuk berinvestasi infrastruktur. Untuk membangun infrastruktur tersebut, memang diperlukan kepastian konsumen awal dan Pertamina telah mengidentifikasi potensi permintaan bahkan telah menerima surat resmi permintaan konsumen gas baik di Jawa maupun Aceh.
"PLN dan Pertamina juga sudah menandatangani Head of Agreement Perjanjian Jual Beli Gas untuk pasokan ke PLTGU Tambak Lorok. PT Pupuk Iskandar Muda yang nanti juga direncanakan mengelola pabrik pupuk PT Asean Aceh Fertilizer yang sekarang masih mati suri, telah menyatakan permintaan gas kepada Pertamina. Listrik dan pupuk merupakan dua prioritas khusus pemerintah saat ini selain industri lainnya," papar Harun.
"Dengan kisaran kemampuan konsumen domestik itu sudah cukup menjembatani antara kebutuhan penerimaan negara dan misi pemerintah dan BPMigas untuk menjadikan sektor migas sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional dengan menjadikan gas bumi sebagai bahan baku dan sumber energi domestik yang jauh lebih murah dibanding minyak ."
Kebutuhan LNG Indonesia pada 2014 diperkirakan akan mencapai 10 juta metrik ton atau separuh dari LNG yang selama ini diekspor. LNG tersebut diperlukan untuk FSRU Jawa Barat 3 juta MTA yang akan beroperasi awal Maret 2012, FSRU Jawa Tengah dengan kapasitas 3 juta MTA yang akan mulai beroperasi kuartal pertama 2013, revitalisasi kilang Arun di Aceh menjadi LNG Receiving Terminal dengan total kapasitas 3 juta MTA yang mulai beroperasi pada awal 2013 dan mini LNG Receiving Terminal bersama PLN untuk Tanjung Batu, Batakan, Balikpapan, Semberah, Bali, Pomala, Jeneponto, Tello, Minahasa dan Halmahera dengan total kapasitas 1 juta MTA.