Makassar - Lima Polda di Sulawesi menyatakan kesedian institusinya mengamankan aset milik Pertamina sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Komitmen itu merupakan tindak lanjut sebagaimana tertuang dalam MoU antara Pertamina dengan Kapolri terkait dengan pengamanan pengusahaan Minyak dan Gas Bumi di lingkungan Pertamina

General Manager Fuel Retail Marketing (FRM) Region VII Sulawesi, Ageng Giriyono bersama lima Kapolda yang terdiri dari Sulselbar, Sulteng, Sulut, Sultra dan Gorontalo menandatangani Petunjuk Lapangan (Juklap) 20 November lalu di Hotel Clarion Makassar.

Penandatanganan nota kesepahaman yang turut dihadiri jajaran pengurus Hiswana Migas, menurut Ageng diharapkan menjadi awal yang baik guna memenuhi kebutuhan BBM masyarakat yang aman karena telah mendapat pengawalan dan pengamanan oleh Polri.

“Program transformasi dilakukan Pertamina sekarang, salah satunya mencakup pembenahan dan peningkatan aspek HSSE (Health, Safety, Security and Environment) di lingkungan  operasi Pertamina,” ujarnya.

Ageng menambahkan, kesepakatan bersama lima Polda se-Sulawesi mencakup tiga hal utama yakni sosialiasi kebijakan, pengaman dan penegakan hukum.

Fuel Retail Marketing Region Sulawesi membawahi 17 Terminal BBM, enam Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU), satu depot LPG, dan 637 lembaga penyalur. Unit operasi tersebut menurut Ageng merupakan objek vital yang yang harus dijaga agar Pertamina bisa memberikan jaminan ketersedian pasokan ke masing-masing daerah.

“Dengan menggandeng Polri pasokan BBM ke daerah lebih aman,” kunci Ageng yang belum lama menjabat GM di Sulawesi.

Sementara itu, Kapolda Sulselbar Irjenpol Mudji Waluyo menegaskan, Kapolri meminta kepada seluruh jajaran kepolisian di Indonesia mengamankan aset BUMN. Menurutnya, Pertamina perlu mensosialisasikan kebikakan-kebijakan yang telah ditetapkan seperti rencana pengaturan BBM bersubsidi.

Dibaca sebanyak : 276