Sebagai perusahaan milik negara, Dewan Komisaris dan jajaran Direksi ditunjuk langsung oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Negara BUMN. Pemilihan Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan berdasarkan kompetensi serta prestasi masing-masing. Sedangkan tugas dan tanggungjawabnya diatur dalam Anggaran Dasar PT Pertamina (Persero), dan juga sesuai dengan arahan Pemegang Saham yang diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).